SHARING PENYUSUNAN DRAFT RAPBD DPRD

:: :: KILAS BALIK :: ::
Pada umumnya setiap akhir tahun (kadang molor menjadi awal tahun) diadakan penyesuaian Neraca Keuangan Daerah antara Eksekutif (Pemerintah Daerah) dengan Legislatif (DPRD) melalui media Rapat Anggaran Daerah. Media ini mempertemukan Panitia Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Sekretaris Kota/Kabupaten dan Panitia Anggaran Legislatif yang dibentuk dari perwakilan Fraksi-fraksi.

Di sinilah terjadi tawar menawar perdebatan sengit membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya (yang akan datang) berdasarkan kepentingan Parpol skala prioritas pembangunan Kota/Kabupaten. Hasil kesepakatan pembahasan tersebut kemudian digelar dalam sidang-sidang dan berujung pada Sidang Paripurna DPRD sebagai legalisasi RAPBD menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah) yang merupakan pedoman tatalaksana Neraca Keuangan Daerah.

Mekanisme yang berjalan hingga kini adalah sebagai berikut:

Draft dari Eksekutif (Pemda/Pemkot):

  • Jalur pertama: bermula dari Musyawarah tingkat Desa/Kelurahan, kemudian hasil pembahasan diusulkan ke Kecamatan. Di tingkat Kecamatan, diadakan kajian dan penyusunan skala prioritas ulang berdasarkan penyesuaian dengan usulan institusi teknis tingkat kecamatan. Hasilnya disusun dalam bentuk buku dan dikirimkan ke Pemkot/Pemkab.
  • Jalur kedua: usulan datang dari instansi teknis tingkat Kecamatan, dilanjutkan ke instansi teknis tingkat Kabupaten/Kota (model lama). Atau cara lain, usulan dari instansi teknis tingkat Kecamatan dan tingkat Kota/Kabupaten disampaikan langsung kepada Kepala Daerah melalui sistem Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Draft RAPBD (eksekutif) dari kedua jalur di atas disusun dalam bentuk matriks, dilengkapi dengan narasi (penjelasan) tentang latar belakang dan alasan diusulkannya kegiatan ataupun program berdasarkan data pendukung. Misalnya eksekutif merencanakan pembangunan pasar di suatu kecamatan, maka dilengkapi dengan data jumlah penduduk, akses jalan, potensi ekonomi, fasilitas yang sudah ada, dll.

Draft dari Eksekutif (DPRD):
Dengar-dengar (maaf, soalnye tidak ada dokumen resmi yang di publish) draft DPRD berasal dari titipan sounding di daerah pemilihan atau inventarisasi aktif para kader partai di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang kemudian dirumuskan oleh Pengurus Parpol tingkat Kabupaten/Kota. (bener gini enggak sih?).
Sepertinya, draft tersebut ditulis dalam bentuk mirip catatan belanja di pasar rumusan-rumusan. Mungkin ada juga sih yang udah nyusun dalam bentuk matriks. *moga aja*
Berbekal catatan belanjaan di pasar rumusan itulah (ke depan pakai matriks ya) para anggota DPRD melalui Panitia Anggaran DPRD membahas RAPBD bersama Panitia Anggaran Eksekutif. Jadi khawatir OOT juga nih😦

:: :: F A K T A :: ::
Sssst, maaf jangan omong-omong lho, … kebanyakan sih ya … beberapa hari sebelum pembahasan bersama antaran Panitia Anggaran Eksekutif dan DPRD itu berlangsung, pihak eksekutif sudah mengirimkan draft Neraca Keuangan Daerah berserta Pedoman Standarisasi Harga Barang kepada pihak DPRD. Dan biasanya pihak Panitia Anggaran DPRD agak ngomel lantaran menganggap waktunya mepet sehingga tidak cukup waktu untuk mempelajarinya. Lho ?
Mestinya sih, kalo menurut kelaziman, kedua belah pihak saling kirim draft Neraca Keuangan Daerah, sehingga waktu pembahasan tidak OOT.
Sudahlah …

:: :: SOLUSI dan SHARING :: ::
Setelah mempelajari, menyimak dan memahami kondisi di atas *halah* maka kami memutuskan *halah lagi* untuk sharing aja deh …

  • Mengusulkan agar para petinggi dan kader Parpol agar lebih terbuka dan peka dalam memperjuangkan kepentingan parpol kepentingan publik. Yakin aja deh, dengan memperjuangkan kepentingan publik maka kepentingan lainnya akan mendapatkan simpati *asal bener lho*
  • Mengajak para anggota DPRD untuk menyusun draft anggaran dalam bentuk matriks (seperti waktu skripsi atau penelitian itu lho Bos) berdasarkan skala prioritas dan tidak tumpang tindih (overlap anggaran).
  • Ini dulu, ntar kalo kebanyakan malah gak terwujud, sedangkan ini saja, hehehe.

Gimana sih bentuk matriksnya?
Oke, sabar Bos… sederhana koq. Berdasarkan ketentuan terkini, sistem yang dianut dalam penyusunan RAPBD menggunakan format Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
Begini ringkasannya …

RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
Pemerintah Kota/Kabupaten: … di isi nama Kota/kabupaten …
Tahun …

Program: … di isi nama program …
Kegiatan: … di isi nama kegiatan 1, 2, 3 dst …
……………………………………………………………………………………………………………
Indikator :: :: :: Tolok Ukur Kinerja :: :: :: Target Kinerja :: ……………………………………………………………………………………………………………
Masukan :: ( meliputi: Alokasi Dana, waktu dan jumlah orang )
Keluaran :: sila tulis apa yang diharapkan berdasarkan asas manfaat
Hasil :: sila isi realisasinya setelah selesai
Manfaat :: sila isi manfaat yang diharapkan dan kenyataannya
Dampak :: sila isi dampak fisik dan non fisik atas program di atas
……………………………………………………………………………………………………………
Anggaran Belanja Langsung
per Kegiatan
……………………………………………………………………………………………………………
Nomor Rekening :: :: :: Uraian Program :: :: :: Anggaran ::
……………………………………………………………………………………………………………
rek .. .. .. .. .. APARATUR DAERAH
rek .. .. .. .. .. Belanja Operasi dan Pemeliharaan :: Pre memori
rek .. .. .. .. .. Belanja Pegawai/Personalia :: :Pre memori
Jumlah: … … …
……………………………………………………………………………………………………………
rek .. .. .. .. .. BELANJA BARANG DAN JASA
rek .. .. .. .. .. Biaya Bahan dan Material
rek .. .. .. .. .. Biaya Alat Tulis (isi uraiannya di lembar uraian)

rek .. .. .. .. .. Biaya Jasa Pihak Ketiga
rek .. .. .. .. .. bla bla bla, misalnya pengadaan Laptop *halah*

rek .. .. .. .. .. Biaya Cetak dan Pengadaan
rek .. .. .. .. .. Hati-hati jangan overlap dengan poin Alat Tulis

rek .. .. .. .. .. Biaya Makanan dan Minuman (ada puasa lho)
rek .. .. .. .. .. Biaya Pakaian Dinas
Jumlah: … … …
……………………………………………………………………………………………………………
rek .. .. .. .. .. BELANJA PERJALANAN DINAS
rek .. .. .. .. .. Biaya Perjalanan Dinas (jangan sering-sering ya)
Jumlah: … … …
……………………………………………………………………………………………………………
rek .. .. .. .. .. BELANJA MODAL
rek .. .. .. .. .. Belanja modal Peralatan (isi sesuai keperluan)
rek .. .. .. .. .. Belanja modal Pemeliharaan Rumah Tangga
rek .. .. .. .. .. Belanja modal Alat Angkutan (tidak tiap tahun lho)
rek .. .. .. .. .. Belanja modal Bangunan
……………………………………………………………………………………………………………
Waktu Pelaksanaan: (misalnya 12 bulan)
Pembayaran: ( dihitung per triwulan)
Waktu Pembahasan: … s/d …
Catatan Hasil Pembahasan: … (isi hal penting sesuai program)
……………………………………………………………………………………………………………
Tim Anggaran Legislatif:
Nama … :: :: :: :: :: Jabatan :: :: :: :: :: Tanda Tangan
Nama … :: :: :: :: :: Jabatan :: :: :: :: :: Tanda Tangan
Nama … :: :: :: :: :: Jabatan :: :: :: :: :: Tanda Tangan
Nama … :: :: :: :: :: Jabatan :: :: :: :: :: Tanda Tangan
dan seterusnya
……………………………………………………………………………………………………………

Nah, tidak sulit kan … sekiranya ingin lebih teknis, setiap parpol atau fraksi DPRD dapat menggunakan jasa staf ahli (ahli teknis lho, bukan ahli gelarnya saja)
Ini hanya ringkasan, dan hanya rekapitulasi satu item, selanjutnya silahkan dilengkapi sesuai bidang keahlian para anggota Dewan atau kader parpol.
Oh ya, volume kegiatan menyangkut jumlah orang dan jumlah hari juga dicantumkan (dihitung) lho, ngitungnya di lembar perincian.
Andaipun masih menggunakan catatan-catatan (tidak menggunakan matriks) gak papa juga koq, yang penting tidak OOT *becanda😉 *

Semoga bermanfaat:: :: :: sedikit sajian sharing dari kokiTukangSaji :: :: ::

Edisi pekan depan: Untuk caleg: 2. Sidang DPRD
Posting seputar penyusunan narasi persidangan DPRD